Monday, 15 August 2016

Penerimaan CPNS Formasi Guru Kabupaten Jeneponto Tahun 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 15/8/2016 resmi merilis penerimaan CPNS/CASN Formasi Guru Tahun 2016. Kemendikbud bekerja sama dengan 93 kabupaten yang dikategorikan masuk dalam daerah 3T.

Formasi ini dibuka khusus untuk lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM-3T), PPG PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science dan PPGT.

Khusus untuk Provinsi sulawesi selatan, salah satu kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T adalah Kabupaten Jeneponto.
Berikut daftar formasi yang akan ditempatkan di kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

  1. Guru Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman
  2. Guru Bahasa Indonesia
  3. Guru Bahasa Inggris
  4. Guru Bimbingan Konseling
  5. Guru Biologi
  6. Guru Ekonomi
  7. Guru Fisika
  8. Guru Biologi
  9. Guru IPA
  10. Guru IPS
  11. Guru Kimia
  12. Guru Matematika
  13. Guru Penjaskes
  14. Guru PKn
  15. Guru Sejarah
  16. Guru Seni Budaya
  17. Guru Sosiologi
  18. Guru Tata Busana
  19. Guru teknik Instalasi  Pemanfaatan Tenaga Listrik
  20. Guru Teknik Komputer dan Jaringan
  21. Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut:Pendaftaran CASN Formasi GGD 2016

Saturday, 13 August 2016

Bantuan Sertifikasi Bahasa Inggris dari TOEIC International Untuk Siswa SMK

Proof your english with TOEIC!
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bahasa inggris dan daya saing siswa SMK di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen bekerjasama dengan pemegang lisensi TOEIC Internasional di Indonesia memberikan bantuan sertifikasi kompetensi bahasa inggris berstandar Internasional dengan TOEIC kepada seluruhsiswa SMK.
Pendaftaran Sertifikasi bahasa inggris mulai dilaksanakan tanggal 10 -28 Agustus 2016, dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut :

1. Diperuntuk siswa/i SMK kelas XI,XII dengan nilai raport bahasa inggris rata-rata 7.00
2. unduh formulir pendaftaran di link : http://bit.ly/2bdDDmU
3. Formulir pendaftaran dikirim kembali ke email: program.psmk@kemdikbud.go.id dengan subjek : Viera_Nama Sekolah paling lambat tanggal 28 Agustus 2016 pukul 23.55WIB
untuk informasi lebih lanjut terkait program ini dapat menghubungi : 
  • Sdr.  Yuli Setiawan, No. Hp/WA: 081394473747
  • Sdr. Ahmad Firdaus, No. Hp/WA: 085772919442
  • Sdri. Eva Erawati, No. Hp/WA: 087886725662
atau mengirimkan email ke : program.psmk@kemdikbud.go.id
Sumber: Ditpsmk.kemdikbud

Program Magang Bakti BCA Untuk Lulusan SMK

Bagi Anda lulusan SMK ataupun diploma, program permagangan bakti ini adalah pilihan yang tepat. Anda akan mendapatkan pengetahuan mengenai dunia layanan perbankan serta pengalaman bekerja bersama tenaga profesional baik dari rekan kerja ataupun atasan Anda. Anda juga akan merasakan pengalaman bekerja di salah satu bank terbaik di Indonesia, yang akan membekali masa depan Anda.
Di program Magang Bakti, Anda akan mendapatkan pengalaman di bidang operasional perbankan dan ilmu lainnya yang akan menunjang Anda untuk menjadi seorang yang profesional. Peserta magang bakti akan bertugas sebagai Customer Service atau Teller selama jangka waktu 1 tahun. Pada akhir masa Magang, peserta akan menerima sertifikat serta beasiswa.
Persyaratan :
• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Pria/Wanita berpenampilan menarik.
• Lulusan SMK (nilai rata-rata rapor semester 5 & 6 min. 7,0).
• Usia 18 s/d 25 tahun.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Ramah dan mampu berkomunikasi dengan baik. 
• Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. 
• Bersedia ditempatkan di seluruh cabang BCA di wilayah kota seleksi.
• Lulus seleksi.
• Bersedia tidak menikah selama proses magang.
Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, dapat mengunjungi website : Program Magang Bakti BCA

Monday, 8 August 2016

Ini Visi Mendikbud Baru

Pekan kedua menjabat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pulang kampung ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di almamaternya ini, Muhadjir pun menyampaikan visinya tentang pendidikan Indonesia.
Ketika berbicara di hadapan ratusan kader Muhammadiyah Kota Malang, Muhadjir mengatakan, akan berupaya merestorasi pendidikan dasar dan menengah (SD-SMP), termasuk pendidikan karakter bagi anak didik. Selain itu, juga akan membenahi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan profesionalisme para pendidik.

"Saya tidak akan mengutak-atik masalah sertifikasi guru, namun harapan saya profesionalisme seorang guru juga harus ditingkatkan terus. Jangan ada guru yang tidak layak, tapi tetap saja menuntut sertifikasi, bahkan prosesnya minta dipermudah," paparnya.

Menyinggung pendidikan di jenjang SMA dan SMK, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan akan mencari formulasi yang tepat. Sebab, tidak semua lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih bekerja. Namun, karena tidak memiliki keterampilan dan keahlian, akhirnya mereka tidak bisa apa-apa di dunia kerja.

Sebaliknya, kata Muhadjir, lulusan SMK, juga tidak semuanya langsung bekerja namun ada yang tetap melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia menilai, meski mereka memiliki keterampilan sesuai minat yang diambil di SMK, jika kualitasnya tidak ditingkatkan dan memiliki keahlian yang memadai, maka mereka akan tergusur oleh tenaga kerja asing yang memiliki sertifikasi internasional.

"Kondisi ini yang akan kami carikan solusi agar kesenjangan dalam pendidikan bisa diminimalkan," ujarnya.
Sumber: ditpsmk

Wednesday, 27 July 2016

Biodata Mendikbud Baru, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP

Rabu, 27 Juli 2016, Pemerintah kembali melakukan resuffle kabinet. Salah satu kementerian yang tak luput dari resuffle adalah kementerian Pendidikan dan kebudyaan.  Selamat dan Sukses Untuk Prof. Dr. Muhadjir Effendy , MAP Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hasil resuffle Kabinet Jilid II.

Berikut Biodata Lengkap Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP. 
  1. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP.  
  2. Tempat / Tgl. Lahir : Madiun, 29 Juli 1956 
  3. Alamat : Jl. Pisang Kipas Dalam, No.: 2-D Malang 65144 
  4. Profesi/Status : 1. Pegawai Negeri Sipil (Dosen) 2. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiuyah Periode 2015-2020 
  5. Tanda Jasa : Satayalencana Karya Satya XX Tahun 2010 Marital 
  6. Status : Kawin 
  7. Nama Istri : Suryan Widati, SE, MSA., Ak., CA. 
  8. Nama Anak : 1. Muktam Roya Azidan 2. Senoshaumi Hably 3. Harbantyo Ken Najjar
  • Pendidikan Formal: 
  1. S-3: Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Disertasi: “Pemahaman tentang Profesionalisme di Tingkat Elit TNI-AD (Studi Fenomenologi pada Perwira Menengah TNI-AD di Daerah Garnizun Malang)”. 
  2. S-2: Program Magister Adminsitrasi Publik (MAP), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tamat 1996. Thesis: “Analisis Kebijakan Bantuan Dosen Pegawai Negeri Sipil untuk Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia”. 
  3. Sarjana Pendidikan Sosial IKIP MALANG, tamat 1982 
  4. Sarjana Muda, Fak. Tarbiyah IAIN MALANG, tamat 1978 
  5. PGAN 6 TAHUN, tamat 1974, di Madiun 
  6. PGAN 4 TAHUN, tamat 1972, di Madiun 7. 
  7. SD AL-ISLAM, tamat 1968, di Madiun 
  • Pengalaman Pekerjaan Bidang Pendidikan: 
  1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang: 2008-Pebruari 2016 
  2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, 2004- 2008. 3. 
  3. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, 2000- 2004. 
  4. Pembantu Rektor I/bidang akademik, Univ. Muhammadiyah Malang, 1996-2000. 
  5. Pembantu Rektor III/bidang kemahasiswaan, Univ. Muhammadiyah Malang, tahun 1984-1996
  6. Dosen tetap IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) tahun 1986 sampai sekarang. 
  • Pengalaman Organisasi: 
  1. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 (Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan). 2.
  2. Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Timur: 2014 – Sekarang. 
  3. Anggota Tim Visi Indonesia Berkemajuan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 2014. 
  4. Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS): 2013 – 2017.  
  5. Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB-PII) Jawa Timur: 2012 – 2016.  
  6. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS): 2011 – 2014. 
  7. Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Malang Raya: 2011 – 2014. 
  8. Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur: 2010 – 2015. 
  9. Penasehat Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Malang: 2010 – 2015. 
  10. Pembina Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Provinsi Jawa Timur: 2010 – 2014. 
  11. Anggota Dewan Pembina Ma’arif Institute for Culture and Humanity: 2010 – Sekarang. 
  12.  Penasehat Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan Jawa Timur: 2010 - Sekarang. 
  13. Penasehat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Malang Raya: 2009 – 2012. 
  14. Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) Malang Raya: 2008 – 2011. 
  15. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 
  16. Penasehat Panitia Kegiatan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Dan Penyuluhan Sadar Narkoba Untuk 1000 Anggota Indonesia Lawyer Club, 25 Januari 2007, Surabaya. 
  17. Anggota Badan Pelaksana Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) PP. Muhammadiyah, tahun 2006-2011. 
  18. Ketua Litbang Tapak Suci Putera Muhammadiyah, tahun 2006-2011. 
  19. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, tahun 2005-2010. 
  20. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tahun 2005-2010. 
  21. Ketua Bidang Kemahasiswaan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Se-Indonesia (BKS-PTIS), tahun 2005-2009. 
  22. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tahun 2000-2005. 
  23. Ketua Badan Pendidikan Kader/Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK/P-AMM) Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur, tahun 1997-2001. 
  24. Wakil Ketua Badan Pendidikan Kader/Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK/P-AMM), PP Muhammadiyah, tahun 1995-2000. 
  25. Ketua Team Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Majelis DIKTI-LITBANG PP Muhammadiyah, tahun 1986-1994. 
  26. Ketua Bidang Cendikiawan DPD Golkar Malang, tahun 1984-1989. 
  27. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang, tahun 1980. 
  28. Ketua Bidang Pendidikan KNPI Kodya Malang, tahun 1978-1983. 
  29. Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Daerah Malang, tahun 1978. 
  30. Anggota Tapak Suci Putra Muhammadiyah, tahun 1975-1980.
  • Publikasi Buku: 
  1. “Bala Dewa” dalam Saldi Isro dan Edi Suwandi Hamid (Penyunting), Sahabat Bicara Mahfud, MD. Ed. 1. Jakarta: Murai Kencana, 2013. 
  2. “Seperti Menyaksikan Dahlan Muda” dalam Taufik Lamade dan Rohman Budijanto, Inilah Dahlan Itulah Dahlan, Jakarta: Noura Books, 2012. 
  3. “Menata Kualitas Pendidikan Muhammadiyah” dalam Said Tuhuleley, dkk. (ed.), Dasron Hamid: Mengabdi Tiada Henti, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011. 
  4. “Muhammadiyah dan Pendidikan di Indonesia” dalam Suyatno, dkk. (ed.). Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah: Ditengah Persaingan Nasional dan Global. Jakarta: Uhamka Press, 2010. 
  5. Jati Diri dan Profesi TNI: Studi Fenomenologi. Malang: UMM Press, 2009. 
  6. Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI. Malang: UMM Press, 2008. 
  7. Menggugat Pendidikan Muhammadiyah/Khozin; Pengantar oleh Muhadjir Effendy. Malang: UMM Press, 2005. 
  8. Pedagogi Kemanusiaan: sebuah refleksi multidimensional / Muhadjir Effendy. Malang: UMM Press, 2004. 
  9. “Menuju ke Arah Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi Muhammadiyah”; “Menggalang Kerjasama PTM Menuju Pengakuan Masyarakat”; “Penerapan Pengembangan Kemahasiswaan di PTN” dalam Said Tuhuleley dan M. Afnan (ed.), Mencari Format Baru Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, 2003. 
  10. Masyarakat Equilibrium: meniti perubahan dalam bingkai keseimbangan / Muhadjir Effendy. Yogyakarta: Bentang, 2002. 
  11. Bunga Rampai Pendidikan. Malang: Komunikasi IKIP Malang, 1992. 
  12. Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan / H.A. Malik Fadjar dan Muhadjir Effendy. Malang: UMM Press, 1989. 
Sumber:FB UMM

Thursday, 21 July 2016

Hukum Yang Terabaikan

Apakah pemerintahan Jokowi-JK memiliki perhatian serius terhadap bidang hukum? Dalam batas penalaran yang wajar, pertanyaan itu muncul tidak terlepas kian buramnya potret penegakan hukum. Padahal, dalam Nawacita mereka menyatakan akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi penegakan hukum.

Secara jujur harus diakui, banyak pihak berharap duet Jokowi-JK mampu untuk melakukan lompatan besar penegakan hukum, misalnya, dalam menjawab soal kepastian hukum. Di antara masalah besar sering menjadi masalah adalah substansi hukum (legal substance). Masalah lain yang menjadi fokus, penegak hukum yang sering ”bertindak liar” dalam penegakan hukum. Potret buram penegak hukum terjadi dari hulu hingga hilir: dari penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan segala macam penyimpangan di rumah tahanan negara. Sebab itu, pertanyaan di atas terasa semakin penting karena sampai pertengahan 2016, pemerintahan Jokowi-JK terbukti lebih memberi perhatian pada bidang ekonomi dibandingkan bidang hukum. Buktinya, hingga Juli tahun ini, pemerintah telah menerbitkan tak kurang dari selusin paket di bidang ekonomi. Kalaupun dilakukan ”sentuhan” bidang hukum, upaya ini lebih banyak untuk memperlancar pencapaian paket bidang ekonomi.
Sampai sejauh ini, upaya Presiden memberikan peringatan berulang kepada penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, lebih merupakan respons parsial atas keluhan penegakan hukum yang menimbulkan kegelisahan aparatur negara terutama di daerah. Begitu pula langkah membatalkan produk hukum daerah yang terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan perizinan belumlah mencerminkan tindakan komprehensif menjawab kebutuhan bidang hukum.
Komprehensif
Dengan menggunakan logika sederhana, proses menuju tampuk kekuasaan merupakan tahapan menebar janji kepada pemilih. Begitu terpilih, untaian janji menjadi kewajiban untuk dipenuhi. Dalam konteks itu, masalah hukum merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas Jokowi-JK. Apabila dibandingkan dengan untaian janji pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak rezim pemilihan langsung, visi-misi Jokowi-JK pada bidang hukum dapat dikatakan komprehensif.
Penilaian komprehensif tersebut ditarik dari untaian janji yang menyentuh nyaris semua unsur penting penegakan hukum. Terkait dengan substansi hukum, agenda yang ditawarkan relatif jelas dan terukur. Sebagai bagian dari memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi hukum dan penegakan hukum, Jokowi-JK menempatkan sejumlah substansi hukum menjadi perhatian sentral. Perhatian tersebut meliputi agenda pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan reformasi lembaga penegak hukum.
Barangkali menyadari substansi hukum ini tak mungkin dihadirkan tanpa menyentuh proses pembentukan hukum (legislasi), Jokowi-JK menawarkan langkah pembaruan agenda legislasi. Ihwal ini dijanjikan akan membangun politik legislasi yang jelas dan terbuka dengan menyediakan forum dan akses masyarakat terhadap proses dan produk legislasi. Tak tanggung-tanggung, dijanjikan memberantas di antara penyakit akut dalam pembentukan hukum, yaitu praktik korupsi dalam proses legislasi. Begitu pentingnya agenda ini, secara kuantitatif, dari 42 agenda prioritas bidang hukum, sekitar 25 persen terkait legislasi dan politik legislasi.
Begitu pula dengan penegak hukum, sebagai komponen penting struktur hukum (legal structure), untaian Nawacita menyentuh hampir semua aparatur penegak hukum. Khusus penegak hukum yang berada di bawah kuasa presiden, agenda prioritas memberi perhatian lebih kepada institusi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, demi mewujudkan kehadiran peran negara dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, Nawacita memberikan perhatian lebih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai bagian dari upaya reformasi penegak hukum dari hulu sampai ke hilir, Jokowi-JK memberikan prioritas pada pemberantasan praktik mafia peradilan.
Dengan membaca agenda prioritas bidang hukum Jokowi-JK, tak terbantahkan, semua institusi penegak hukum menjadi target pembenahan. Tentu saja, langkah dan pendekatan yang diambil tidak persis sama dan sebangun untuk semua lembaga penegak hukum. Bagaimanapun, untuk lembaga penegak hukum yang berada di bawah presiden, yaitu kepolisian dan kejaksaan, langkah dan pendekatan yang dilakukan harus berbeda dengan KPK, organisasi advokat, dan kehakiman. Bagi kepolisian dan kejaksaan, Presiden memiliki otoritas langsung memastikan bekerjanya langkah reformasi internal kedua penegak hukum ini.
Sekalipun dengan pendekatan berbeda, Nawacita menuangkan salah satu agenda prioritas yang sangat mendasar, yaitu memastikan sinergi di antara kepolisian, Kejaksaan Agung, PPATK, dan KPK. Disadari, sesungguhnya sinergi menjadi salah satu kunci dalam penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi. Di antara konkretisasi upaya sinergi tersebut adalah memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi penegakan hukum kasus korupsi. Berkaca dari bentangan empirik upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini, lemahnya sinergi penegak hukum memberikan sumbangan penting perlambatan pemberantasan korupsi.
Catatan penting yang patut dikemukakan terkait ”memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi penegakan hukum” tidak begitu konkretnya visi-misi terhadap elemen lain, yaitu budaya hukum (legal culture) dan pendidikan hukum (legal education). Namun, tanpa itu pun, agenda bidang hukum yang ditawarkan dapat dinilai lebih dari cukup guna memperbaiki penegakan hukum. Sejauh ini, kedua unsur itulah yang menjadi masalah pokok dalam penegakan hukum. Banyak pihak meyakini, jika keduanya mampu dilaksanakan dan diselesaikan secara baik, wajah penegakan hukum akan berubah total.
Momentum
Ujian sesungguhnya untaian janji dalam visi-misi bukan terletak bagaimana menyusunnya secara baik dan komprehensif, melainkan bagaimana melaksanakannya. Biasanya pemerintahan yang baru mendapat mandat pemilih memerlukan momentum merealisasikannya. Jamak dipahami, biasanya, hari-hari dan bulan-bulan pertama memerintah menjadi momentum paling penting menggerakkan energi untuk memulai melaksanakan visi-misi. Pilihan pada awal memerintah karena itulah momentum paling strategis. Pepatah klasik menyatakan, ”tempalah besi ketika masih panas”.
Apabila ditelusuri kembali masa-masa awal memerintah, Jokowi-JK tidak berhasil mendapatkan momentum untuk memulai agenda penegakan hukum. Selain dihadapkan kepada masalah manuver politik sejumlah kekuatan politik di DPR, Jokowi tidak berhasil mendapatkan figur yang diyakini sepenuhnya mampu menggerakkan agenda pembaruan hukum yang tertuang dalam Nawacita. Contoh paling konkret, Jokowi harus menanggung beban politik tak sederhana ketika terjadi kisruh pengisian jabatan kapolri yang menempatkan Irjen Budi Gunawan di pusaran pro-kontra. Padahal, jamak dipahami, posisi kapolri menjadi salah satu figur kunci Presiden dalam penegakan hukum.
Perkembangan selanjutnya, tanpa pro-kontra pun, Jokowi gagal menegaskan penegakan hukum saat pelantikan Kapolri Tito Karnavian. Banyak pihak berharap selain amanat ”sinergi di antara lembaga penegak hukum”, Presiden seharusnya secara eksplisit memerintahkan Kapolri melakukan pembenahan internal sehingga dalam kurun waktu tertentu penilaian negatif terhadap institusi kepolisian menurun tajam. Misalnya, memerintahkan Kapolri menanggulangi isu rekening gendut dan penyalahgunaan wewenang penegakan hukum.
Tidak hanya di kepolisian, hingga kini, publik pun belum menyaksikan gebrakan reformasi hukum Jokowi di institusi kejaksaan. Padahal, gagasan pembaruan hukum dan penegakan hukum tidak mungkin berlari kencang tanpa perubahan signifikan di internal kejaksaan. Adakah terjadi perubahan signifikan di internal kejaksaan selama era Jokowi? Pertanyaan sederhana, tetapi pasti jauh dari sederhana menjawabnya secara tuntas. Jika sejak semula Jokowi menggariskan arah reformasi kejaksaan, pasti jauh lebih mudah melakukan evaluasi kinerja Jaksa Agung. Sebagai institusi yang berada di bawah Presiden, misalnya, sesuai agenda prioritas penegakan hukum Nawacita poin ke-39, Jokowi seharusnya memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung melaksanakan lelang jabatan dalam mengisi jabatan strategis di kepolisian dan kejaksaan. Seandainya titah tertulis pembaruan hukum dalam Nawacita disampaikan secara terbuka kepada Kapolri dan Jaksa Agung, berbagai kalangan yang concern terhadap reformasi kepolisian dan kejaksaan memiliki alasan kuat menagihnya kepada Kapolri Tito dan Jaksa Agung Prasetyo.
Kesempatan lain yang tak kalah pentingnya dalam penegakan hukum muncul saat KPK begitu terjepit ujung dari penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam batas-batas tertentu, Presiden Jokowi memiliki momentum mencegah agar KPK tak ”terdesak” lebih jauh. Sebagaimana dikemukakan dalam ”Memudarnya Imaji Antikorupsi” (Kompas, 19/3/2015), melindungi KPK dari segala macam bidikan atau serangan yang berpotensi melumpuhkan lembaga ini wajib hukumnya. Namun, Jokowi seperti tertatih-tatih mengambil momentum ini guna merealisasikan komitmen menolak segala bentuk pelemahan KPK. Meski telah tertinggal jauh, Jokowi masih memiliki momentum menjaga KPK: pastikan revisi UU KPK yang bermuara pada pelemahan KPK tidak terjadi.
Ihwal politik legislasi, banyak fakta membuktikan bahwa pembentukan UU masih belum sepenuhnya dalam kendali Presiden. Paling tidak, sejumlah materi dalam revisi UU Pilkada yang ditetapkan bersama dengan DPR mendapat catatan khusus dari Presiden Jokowi. Sebagai pemegang kuasa legislasi, menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam pembahasan bersama dengan DPR harus bekerja dalam arahan Presiden. Artinya, tak boleh terjadi substansi UU yang disetujui bersama dengan DPR berbeda dengan arahan Presiden. Guna menjaga rentang kendali dalam proses legislasi, Presiden harus memastikan substansi UU yang disetujui bersama sejalan dengan politik legislasi pemerintah. Cara sederhana bisa ditempuh, Presiden harus mengoptimalkan peran Kantor Presiden dalam memantau pergerakan pembahasan substansi RUU di DPR. Dalam hal ini, tiga serangkai penopang Kantor Presiden, yaitu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, harus menemukan mekanisme dan formula yang tepat guna memantau bekerjanya proses legislasi di DPR.
Dalam waktu dekat, pemantauan kian penting karena banyaknya UU yang terkait dengan pemilu dan penegakan hukum yang akan dibahas di DPR. Tak hanya itu, UU yang terkait dengan perbankan juga masuk dalam program legislasi prioritas tahun ini dan kemungkinan akan selesai tahun depan. Jikalau Presiden gagal menjaga proses legislasi, bersiaplah menerima implikasi substansi UU yang sebagian besarnya tak sejalan dengan politik legislasi Presiden. Terlepas dari semua catatan di atas, saatnya Presiden Jokowi memberikan fokus lebih besar terhadap masalah hukum. Kebutuhan mendesak, kita memerlukan peta jalan reformasi hukum dan penegakan hukum. Dengan peta tersebut, Presiden menggerakkan semua institusi penegak hukum di bawah wewenangnya. Peta jalan itu pula yang menjadi instrumen bagi Presiden mendorong lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Agung, mempercepat pembaruan internal. Jika dalam waktu dekat fokus itu tidak terlihat, Jokowi sulit keluar dari penilaian sebagai presiden yang mengabaikan bidang hukum.

SALDI ISRA, PROFESOR HUKUM TATA NEGARA DAN DIREKTUR PUSAT STUDI KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG
Sumber: Kompas Cetak, edisi 22 juli 2016

Ketika Ospek di Sekolah Tanpa Senior

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan larangan perploncoan dalam masa orientasi siswa baru yang dulu dikenal dengan istilah MOS. Siswa senior pun dilarang dilibatkan selama orientasi siswa baru.MOS ditengarai sang menteri kerap diwarnai perundungan dengan berbagai variasi dan bentuk yang diduga dilakukan para senior. Kebijakan yang kurang disosialisasikan jauh hari ini di lapangan menuai kekecewaan para siswa baru ataupun siswa senior. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), mulai tahun pelajaran 2016/2017 masa orientasi siswa baru berubah namanya menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan maksimal berlangsung selama tiga hari dan penyelenggaranya adalah guru, pada hari dan jam sekolah, tidak boleh melibatkan alumni. Senior hanya membantu guru. Ketentuan ini ternyata di lapangan banyak mengecewakan para pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)/Majelis Pemusyawaratan Kelas (MPK) yang selama bertahun-tahun mendominasi penyelenggaraan MOS di sekolah. Korban perundungan MOS Sebenarnya tak semua OSIS/ MPK atau para siswa senior dalam melaksanakan MOS melakukan tindakan kekerasan dan membuat aturan yang cenderung merepotkan dan ”merendahkan” peserta didik baru. Banyak juga yang menciptakan MOS dengan menyenangkan, ramah anak, dan mengakrabkan siswa senior dan junior, karena ada aturan dan pengawasan/kontrol yang baik dari pihak sekolah. Sayangnya, kemuliaan itu tercoreng sekolah lain yang ditemukan melakukan berbagai tindakan yang rentan kekerasan fisik maupun verbal dan cenderung mempermalukan peserta didik baru. Namun, MOS yang disertai perploncoan, terkadang semimiliter yang menguras energi siswa baru dan berbagai penugasan yang membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu untuk menyelesaikannya, memang harus diakui kerap terjadi. Para pelakunya siswa senior yang dalam pelaksanaannya kurang dikontrol para guru di sekolah. Ada berbagai kasus perundungan terhadap siswa baru yang berujung pada korban jiwa yang pernah terjadi pada masa antara 2009 dan 2015. Pada tahun 2009, siswa SMA 6 Surabaya, Roy Aditya Perkasa, tewas setelah pingsan saat mengikuti MOS. Roy mengalami kelelahan sekaligus tekanan psikis saat mengikuti MOS di sekolahnya. Selanjutnya, pada tahun 2011, siswi SMA 9 Ciputat, Amanda Putri Lubis, meninggal di rumahnya setelah mengeluh sesak napas. Keluarga korban mengatakan, sebelumnya Amanda menyiapkan atribut yang harus dibawa untuk MOS hingga pukul 24.00 WIB. Amanda yang memiliki fisik lemah sempat dihukum dijemur di lapangan karena tak membawa atribut lengkap yang diminta oleh seniornya. Korban MOS kembali jatuh pada tahun 2012, siswa Sekolah Menengah Pelayaran Pembangunan Jakarta, Muhamad Najib, meninggal setelah dipaksa jalan kaki sejauh 5 kilometer saat MOS. Kemudian pada tahun 2015, siswi SMP PGRI Gadog Bogor, Febriyanti Safitri, meninggal saat menjalani MOS di sekolahnya. Diduga karena kelelahan dan fisik yang lemah. Masih pada tahun 2015, siswa SMP Evan Christopher Situmorang meninggal seusai mengikuti MOS. Namun, kepolisian menyatakan, Evan meninggal tidak terkait dengan MOS. Melibatkan senior Regulasi tentang pengenalan lingkungan sekolah sebagai bagian kegiatan siswa baru dalam bentuk Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 patut diapresiasi sebagai upaya menghapus perploncoan kepada peserta didik baru yang selama ini ditengarai cenderung mengarah pada kekerasan fisik ataupun verbal. Sebaiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya sebatas mengatur regulasi tanpa melakukan sosialisasi dan disiminasi serta kontrol terkait kegiatan PLS ini. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian semua pihak. Pertama, permendikbud tentang PLS hanya sebagaitools sehingga regulasi ini tidak otomatis menghentikan perundungan saat MOS. Diperlukan kontrol, sosialisasi, dan disiminasi yang memadai sehingga dinas-dinas pendidikan di daerah terlibat aktif mengawasi sekolah sehingga permendikbud ini bukan macan ompong. Kedua,para pengurus OSIS menganggap permendikbud ini terlalu mendadak dan minim sosialisasi. Mereka juga merasa tidak diajak ”bicara” terkait dengan kebijakan ini. Karena itu, wajar jika banyak pengurus OSIS kecewa karena mereka sudah lama mempersiapkan personel ataupun rundown acara MOS, tetapi semua jadi sia-sia karena kebijakan ini. Peran OSIS selama ini memang dominan dalam MOS, mereka juga dapat menciptakan banyak kreasi dan berbagai games yang menyenangkan para siswa baru dan meninggalkan kesan yang mendalam. OSIS dan para pengurus ekstrakurikuler dalam PLS ini tetap harus dilibatkan karena saat memperkenalkan berbagai ekskul dan kepentingan regenerasi pengurus diperlukan siswa senior dari OSIS. Selain itu, berbagai pengalaman belajar di sekolah tersebut dan pengenalan figur pengurus OSIS dan MPK harus dilakukan para siswa senior, tidak mungkin dilakukan guru. Ketiga, para guru di sekolah- sekolah yang selama bertahun- tahun selalu mengandalkan OSIS dalam pelaksanaan MOS bisa jadi ”gagap” dan tak siap dalam mempraktikkan games-games agar MOS berlangsung tidak menjenuhkan dan tidak monoton didominasi ceramah. Mendikbud tampaknya lupa mempertimbangkan hal ini sehingga hanya mempersiapkan materi PLS, tetapi tidak menyiapkan program pelatihan bagiguru dan kepala sekolah terlebih dahulu. Guru dan sekolah dianggap sudah pasti tahu dan pasti mampu melaksanakan PLS yang tidak garing. Perlu dievaluasi ke depannya. Yang paling penting, dinas-dinas pendidikan perlu menekankan bagaimana guru dan kepala sekolah memiliki kesadaran dan kepedulian mengawal masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan aman, nyaman dan ramah anak. Hal ini karena faktanyaselama ini, banyak sekolah tidak melakukan pendampingan yang memadai dalam penyelenggaraan MOS sehingga banyak siswa baru yang menjadi korban perundungan. Pengawasan dengan saksama mesti dilakukan kepala-kepala sekolah sehingga permendikbud ini bisa berjalan dengan efektif. RETNO LISTYARTI, PRAKTISI PENDIDIKAN DAN SEKJEN FEDERASI SERIKAT GURU INDONESIA Sumber: Kompas Edisi Cetak, 20 Juli 2016